K.I :
3.Memahami, menerapkan, dan menjelaskan pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif dalamilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
K.D. :
3.2. Menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan
Bangsa Barat di Indonesia
Indikator
:
a.)
Menyajikan
kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat Tionghoa di Batavia
pada abad 17..
b.)
Menalar
peristiwa Geger Pacinan dan dampaknya terhadap kestabilan di Jawa pada abad 17.
Tujuan
Pembelajaran :
a.)
Siswa
mampu menyajikan kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat
Tionghoa di Batavia pada abad 17.
b.)
Siswa
mampu menalar peristiwa Geger Pacinan dan dampaknya terhadap kestabilan di Jawa
pada abad 17.
Latar belakang ;
Masyarakat Indonesia adalah
masyarakat yang heterogen dimana terdiri dari berbagai ras, suku, dan juga
agama yang berbeda. Perbedaan ini bisa membawa dampak berupa kondisi
masyarakatnya yang beragam, namun disisi lain ancaman akan konflik Suku, Ras,
Agama dan Antar Golongan (SARA) juga banyak terjadi. Khususnya dalam hal ini
adalah antara masyarakat Jawa sebagai mayoritas dengan masyarakat Cina di
Indonesia sebagai minoritas kadangkala menimbulkan konflik yang dilatarbelakangi
perbedaan suku dan agama. Peristiwa factual yang sedang hangat-hangatnya di
media massa adalah tentang pertarungan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta,
dimana banyak tokoh yang muncul dan bertarung untuk bisa memenangkan pemilihan
gubernur. Namun begitu disayangkan karena pertarungan yang terjadi justru tidak
sehat sebab membawa identitas etnis sebagai gunjingan kepada lawan yaitu antara
Basuki Thahaja Purnama (Ahok) dengan bertenis Tionghoa dengan pihak lawan
politiknya.Indonesia sendiri menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu semboyan bermakna berbeda-beda tetapi
tetap satu yang bermakna kesatuan solidaritas yang begitu kuat sebagai
masyarakat Indonesia dengan mengesampingkan identitas etnis, ras, agama ataupun
golongan tertentu.
Perlu kiranya pada pelaku politik
untuk belajar sejarah bagaimana antara masyarakat Tionghoa dengan Jawa pernah berjuang melawan
penjajahan pada abad 17. Perjuangan dalam bentuk perlawanan bersenjata kepada
penjajah Vereningde Oost Indische Compagnie (VOC) adalah koalisi masyarakat
Jawa dan Tionghoa yang melihat VOC memeras kekayaan alam dan tenaga masyarakat
Hindia Belanda demi keuntungan pribadi yang disebut dalam sejarah sebagai Geger Pacinan.
Dalam pendidikan peristiwa tersebut nampaknya
belum menjadi bahasan yang diajarkan kepada peserta didik secara intensif,
padahal pelajaran tersebut mempunyai efek yang bermanfaat untuk mencegah
kerusuhan yang dilatarbelakangi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).
PEMBAHASAN
a.Kebijakan pemerintah VOC
kepada masyarakat Tionghoa.
VOC (Vereningde Oost Indische Compagnie) adalah kongsi dagang yang
berkuasa di wilayah Hindia Belanda dengan beberapa usaha perdagangan yang
begitu menguntungkan. VOC adalah badan swasta dimana para pemodal besar dari
Belanda memiliki saham untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan diwilayah
Hindia Belanda begitu besar sebab banyak komoditi ekspor yang laku di pasaran
Eropa, ini membuktikan bahwa Hindia Belanda sejatinya memiliki kekayaan alam
yang melimpah dan selalu menjadi incaran bangsa asing untuk bisa menguasai
Hindia Belanda, ketika itu produk yang laku keras di pasaran Eropa adalah gula.
Masyarakat Tionghoa yang tinggal di Hindia Belanda juga menyadari akan
kekaayaan alam ini, sehingga banyak orang-orang Tionghoa juga memiliki usaha
perdagangan gula demi meraih keuntungan. Mereka juga menetap di kota-kota
pelabuhan seperti Batavia yang letaknya strategis dalam perdagangan. Sebenarnya
sudah sejak zaman dahulu seperti era Hindu Buddha sudah ditemukan pemukiman
masyarakat Tionghoa yang bermukim di Nusantara, kerajaan-kerajaan seperti
Sriwijaya, Singhasari, Majapahit sudah melakukan perdagangan dengan masyarakat
Tinghoa dan masuk era kerajaan Islam keadaan tersebut tetap berlaku. Bahkan di
Lasem, Rembang banyak sekali perkampungan Tionghoa sehingga dijuluki “Tiongkok
kecil”.Ini sekaligus mempertegas bahwa masyarakat Tionghoa telah lama menjalin
hubungan di Nusantara.
Kota Batavia karena letaknya
strategis dijadikan kantor dagang oleh VOC sehingga banyak sekali
insutri-industri gula yang didirikan. Masyarakat Tionghoa juga banyak
mendirikan pabrik-pabrik gula di Batavia. Keadaan inilah yang mendoronga
terjadinya migrasi orang Tionghoa menuju Batavia, padahal tidak semuanya
masyarakat Tionghoa menjadi pemilik perusahaan perdagangan gula melainkan juga
ada yang menjadi buruh bahkan ada juga yang jatuh miskin. Ada 10.000 lebih orang Tionghoa yang menetap di Batavia dan jumlah
tersebut begitu besar bila dibandingkan dengan bangsa luar Jawa yang menetap di
Batavia seperti Arab atau India. Inilah daya tarik Hindia Belanda yang memiliki
kekayaan alam dan didukung dengan letaknya strategis sebagai jalur perdagangan
dengan banyaknya kota-kota pelabuhan seperti Batavia, Semarang, Jepara, Tuban,
Surabaya dan masih banyak lagi.
Berkat keuletan dan kerja keras
masyarakat Tionghoa yang sejatinya sebagai perantau di negeri orang maka
terjadilah persaingan perdagangan antara VOC dengan masyarakat Tionghoa,
Perdagangan gula karena banyaknya produksi menyebabkan harga gula jatuh di
pasaran Eropa, keadaan ini menimbulkan rasa permusuhan antara VOC dengan
masyarakat Tionghoa karena lambat laun industry gula tidak membawa keuntungan
melimpah. Rasa permusuhan inilah yang kelak akan menimbulkan konflik antara VOC
dengan masyarakat Tionghoa. VOC sendiri khawatir akan keadaan ini sebab dalam
memerangi daerah-daerah yang ingin dikuasai dan memaksa penguasa daerah hanya
boleh bertransaksi perdagangan dengan
VOC, kondisi ini memerlukan biaya yang
besar dan biaya tersebut didapatkan dari keuntungan perdagangan salah satunya
yaitu gula. Keadaan ini membuat VOC berusaha menyingkirkan masyarakat Tionghoa
yang dirasa adalah penyebab kerugian.
b.Peristiwa Geger Pacinan dan dampaknya terhadap
kestabilan di Jawa
Jumlah masyarakat Tionghoa yang semakin banyak
di kota Batavia menyebabkan VOC membuat peraturan migrasi yang ketat untuk
datang ke Batavia. Harus ada izin khusus yang berupa surat identifikasi yang
dibawa untuk bisa menetap di Batavia, bila tidak mempunyai surat identifikasi
maka akan dipulangkan dengan kapal-kapal VOC. Akibat kebijakan ini banyak
aparat VOC melakukan pemeriksaan secara ketat kepada masyarakat Tionghoa dengan
menelusuri sampai ke beberapa wilayah. Bila ditemukan tidak membawa surat
identifikasi akan dibawa dengan kapal-kapal VOC untuk menuju Sri Lanka dengan
dipaksa bekerja sebagai buruh pada usaha kayu manis. Pengusaha-pengusaha kaya
Tionghoa juga diperas agar pengusaha-pengusaha tersebut tidak dibawa ke Sri
Lanka. Komoditi kayu manis masih kalah laku dengan gula, diharapkan dengan
mengeluarkan kebijakan ini maka masyarakat Tionghoa beralih profesi menjadi
pengusaha dagang kayu manis di Sri Lanka bukan gula dan usaha dagang gula bisa
dikuasai kembali oleh VOC di Batavia. Pada tahun 1740 harga gula sudah separoh
dari harga sebelumnya pada tahun 1720, tetapi faktanya ternyata banyak
masyarakat Tionghoa yang justru tidak sampai dibawa ke Sri Lanka melanikan
ditenggelamkan di lautan lepas da nada juga yang dibunuh di dalam kapal oleh
VOC karena kerusuhan ketika tidak mau dibawa ke Sri Lanka. Kebijakan ini dibuat
oleh Gubernur Jendral Adrian Valckenier pada Juli 1740.
Faktor pendorong adanya penertiban migrasi
Tionghoa adalah wabah malaria yang melanda secara luas dikawasan Batavia,
Bahkan wabah malaria telah menewaskan Gubernur Jendral VOC yang ke dua puluh tiga yaitu Dirk Van
Cloon pada tahun 1737. Banyak juga masyarakat Tionghoa miskin menyebabkan wabah
malaria ini meluas. Pejabat Kapitan Cina (Nie Hie Kong),yaitu pejabat dari etnis
tertentu termasuk Arab, India dan Tionghoa yang diberi kedudukan sebagai
pengurus masyarakat asing sesuai etnis tertentu mengeluarkan keputusan untuk
mendeportasi etnis Tionghoa yang berpakian hitam atau biru sebab merekalah yang
miskin termasuk pendorong wabah malaria membuat keadaan rusuh semakin menjadi.
Masyarakat Tionghoa telah mendesak masuk ke kota Batavia untuk membunuh
orang-orang VOC dan menjarah pabrik-pabrik dengan senjata yang dibuat sendiri.
Amukan membuat keadaan kota Batavia kacau ini membuat Gubernur Jendral Adrian
mempersiapkan pasukan untuk meredam kerusuhan sehingga terhadilah konflik
bersenjata antara Tionghoa dengan VOC.
Kerusuhan sebelumnya membuat
pemerintah VOC membuat kebijkan untuk menetapkan pemukiman secara terpusat bagi
masyarakat Tionghoa di Batavia yang disebut dengan kampung pecinan di kawasan
Glodok. Hal ini sebenarnya membuat kontrol atas masyarakat Tionghoa menjadi
lebih mudah dan dekat dengan pusat-pusat lokasi senjata VOC seperti meriam
sehingga efektif dalam mengkontrol aktivitas Tionghoa. Kebijkan ini tidak
disetujui masyarakat Tionghoa, dibawah pimpinan Khe Pandhjang terjadilah
perlawanan dengan mobilitas yang lebih luas dengan pertempuran tidak hanya
terjadi di Batavia melainkan merembet hingga beberapa kota-kota pelabuhan di
Jawa Tengah dan Jawa Timur dan terjadilah Geger
Pacinan.
Di Jawa Timur tepatnya Surabaya dan Gresik
kerushan telah meluas sehingga VOC meminta bantuan Cakraningrat IV dari Madura
untuk meredak pemberontakan. Pada akhirnya nanti Cakraningrat IV pasca keraton
Kartasura dikembalikan kepada Paku Buwana II memberontak kepada VOC sebab tidak
diberi wilayah kekuasaan yang luas, perlawanan Cakraningrat IV akhirnya bisa
diredam VOC dan Cakraningrat IV diasingkan ke Sri lanka. Geger Pacinan lebih banyak pengaruhnya di Jawa Tengah sebab di Jawa
Tengah adanya keraton Kartasura sebagai kerajaan yang mempunyai wilayah yang
luas hampir seluruh Jawa.
Kata Geger
Pacinan diambil dari Babad Tanah
Jawi, kata Geger dalam bahasa Jawa
bermakna kerusuhan. Kerusuhan ini juga disebut dengan Tragedi Angke karena
banyaknya masyarakat Tionghoa yang dibunuh di Angke. Bahkan beberapa nama di
Jakarta mengambil asal mula tempat dari peristiwa Geger Pacinan seperti Rawa Bangke (Bangke berarti bangkai sebab
ditujukan untuk wilayah yang digunkan sebagai tempat membunuh masyarakat
Tionghoa), Tanah Abang yang bermakna tanah merah ( Abang dalam bahasa jawa berarti merah) juga ditujukan untuk
menyebut lokasi pembununhan yang penuh dengan darah berwarna merah.
Gubernur Jendral Adrian sendiri pada
akhirnya digantikan oleh Gubernur Jenral Van Imhoff, Adrian dianggap tidak
mampu meredak kerusuhan dan membuat VOC rugi. Kerugian disebabkan biaya besar
untuk meredak pemberontakan, berhentinya produksi gula karena buruh Tionghoa
memberontak, dan rusaknya sarana-sarana industry seperti pabrik dan kapal
akibat kemarahan masyarakat Tionghoa. Melalaui Heeren XVII yaitu direktur VOC yang berjumlah tujuh belas
orang yang bertanggungjawab akan kegiatan kongsi dagang tersebut kepada
Parlemen Belanda. Ini berartti peristiwa kerusuhan Tionghoa telah berpengaruh
kepada VOC .
Sebelumnya Khe Pandjang menuju
kesultanan Banten tetapi justru kesultanan Banten memerang pasukan Khe Pandjang
sehingga Khe Pandjang menuju kea rah timur sambil terus melakukan perusakan
terhadap pos-pos dagang VOC hingga di Semarang. Sebelumnya pejabat VOC di
Semarang Bartholomeus Visscher telah diingatkan dari Batavia akan adanya
potensi konflik, peringatan tersebut itdak dihiraukan sehingga pemberontakan
menjadi lebih luas. Kesuksesan pemberontakan ini membuat masyarakat Jawa untuk
juga bangkit melawan VOC sebab sejak era Sultan Agung dari Mataram Islam telah
mengobarkan pertempuran dengan penjajah VOC karena dianggap telah menganggu kestabilan
pemerintahan di Jawa dan mengelsploitasi tanah Jawa. Dalam menduduki wilayah
untuk dijadikan sbagai area perdagangan VOC selalu berkonflik dengan penguasa
lokal di Jawa sehingga memunculkan benih-benih permusushan.
Sunan Paku Buwono II penguasa
Kasultanan Kartasura awalnya mendukung akan pemberontakan tersebut, tetapi
pasca keadaan berhasil dikuasai kembali oleh VOC membuat dukungan dialhkan
kepada VOC bukan Tionghoa hingga kerabat keluarga keraton kecewa. Ini mebuat
pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said (pangeran
Sambernyowo) memberontak kepada Paku Buwono II bersama dengan pemberontak
Tionghoa, Pasukan gabungan Jawa-Tionghoa ini pada akhirnya berhasil menduduki
keraton Kartasuara yang dianggap sebagai loyalis VOC sehingga Paku Buwana II
mengungsi ke Ponorogo. Kerabat Paku Buwana II yang juga ikut memberontak yaitu
Raden Mas Garendi (cucu Amangkurat III) ditetapkan sebagai penguasa baru
keraton Kartasura dan dijuluki sebagai sunan Amangkurat V dan dijuli sebagai
sunan Kuning bagi masyarakat Tionghoa.
Paku Buwana II kemudian meminta
bantuan VOC untuk merebut kembali keraton sehingga VOC mengirimkan pasuk dengan
jumlah banyak untuk merebut kembali keraton Kartasura. Pertempuran berlanjut
dan pada akhirnya sunan Kuning terdesak dan berunding dengan VOC di Surabaya
tetapi VOC membunuh semua pasukan sunan Kuning bertenis Tionghoa dan sunan
Kuning sendiri ditangkap. Keraton Kartaura akhirnya dikuasai kembali Paku
Buwana II namun akibat perjanjian dengan VOC pada 1743 yang meminta imbalan
maka pesisir utara Jawa kepada VOC dan dilarang bagi orang Jawa untuk berlayar
ke luar Jawa, Madura dan Bali (strategi devide
at impera). Perjanjian tersebut
ditujukan VOC untuk menekan agar tidak terjadinya pemberontakan terulang yang
melibatkan dua suku berkoalisi yang menurut mereka akan berbahaya seperti pada Geger Pacinan dan menguasai kota-kota
pelabuhan di Jawa yang potensial untuk mendapatkan keuntungan perdagangan.
Perlawanan
kepada VOC kemudian dilanjutkan dengan
pimpinan Khe Pandhjang, pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, Paku Buwana III
sebagai pengganti Paku Buwana II memilih berunding dengan pemberontak. Keraton
Kartasura pada waktu itu telah dipindah ke Surakarta karena dianggap sudah
tidak suci akibat diduduki pemberontak. Peristiwa kerusuhan Tionghoa juga telah
membawa pengaruh politik di tanah Jawa.
Pada tahun 1755 dicapailah
perjanjian Giyanti yang berisi Mataram dipercah menjadi dua dengan adanya
pengakuan berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di kota Yogyakarta
dengan raja Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I. Perlawanan
Khe Pandhjang tetap dberlanjut meskipun keadaan semakin menguntungkan VOC dan
pada akhirnya Khe pandjang berhasil ditangkap di Tawangmangu, Karangnyar yang
membuat pemberontak semakin meredam.
Kesimpulan
:
1.
VOC
adalah kongsi dagang yang mengandalkan sektor gula sebagai pemasok keuangan.
2.
Masyarakat
Tionghoa yang berada di kota Batavia juga memiliki usaha perdagangan gula yang
menyebabkan harga gula jatuh di pasaran.
3.
VOC
menetapkan kebijakan migrasi kepada masyarakat Tionghoa sebagai usaha menguasai
kembali perdagangan gula.
4.
Kebijakan
migrasi membuat perlawanan dari masyarakat Tionghoa sebab VOC juga melakukan
tindakan pembunuhan kepada masyarakat Tionghoa.
5.
Konflik
yang awalnya hanya terjadi kota Batavia kemudian menjadi melebar hingga ke Jawa
Tengah dan Jawa Timur dan mempengaruhi kestabilan politik keraton Mataram di Kartasura
dibawah raja Paku Buwana II sebagai kerjaan besar di Jawa.
6.
Masyarakat
Jawa kemudian juga bergabung dengan pasukan Tinghoa pimpinan Khe Pandhjang dan
pasukan Jawa sendiri dipimpin Pangeran Mangkubumi, Raden Mas Said dan beberapa
pengikutnya, VOC sebelumnya telah menindas masyarakat Jawa dan gabungan koalisi
ini merepotkan VOC sebab pemberontakan sulit dipadamkan.
7.
Pemberontakan
dapat dikahiri setelah VOC mendatangkan pasukan dengan jumlah banyak untuk
menangkap Khe Pandhjang dan menerapkan politk devide at impera di kalangan
keluarga kerajaan Mataram di Kartasura.